RUANGBOGOR - Bantuan sosial (bansos) telah menjadi salah satu program andalan pemerintah dalam membantu masyarakat miskin, rentan, dan terdampak sosial di Indonesia.
Namun, meskipun menjadi penopang hidup bagi jutaan keluarga, pelaksanaan dan transparansi penyaluran bansos sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterlambatan pencairan hingga ketidakakuratan data penerima.
Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara mendalam bagaimana bansos disalurkan pada tahun 2024, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya pada masyarakat.
Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, bansos adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
Dalam konteks tahun 2024, bantuan sosial ini semakin krusial mengingat tekanan ekonomi akibat inflasi global dan kenaikan harga bahan pangan yang melanda dunia.
Bansos disalurkan melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Untuk memastikan keakuratan data penerima, Kementerian Sosial menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang berfungsi sebagai data induk bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penerima bantuan, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
Namun, bagaimana cara memastikan apakah seseorang berhak menerima bansos? Pemerintah telah menyediakan laman Cek Bansos Kemensos yang dapat diakses masyarakat.
Untuk mengecek status penerima bansos, detikers bisa mengunjungi laman [cekbansos.kemensos.go.id](https://cekbansos.kemensos.go.id/). Setelah memasukkan data provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan nama sesuai KTP, sistem akan menampilkan status penerima.
Presiden Joko Widodo bahkan menyampaikan bahwa program bantuan pangan seperti BPNT yang saat ini diberikan berupa beras 10 kilogram per keluarga harus dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya.
Dalam kesempatan di Kalimantan Timur pada September 2024, Jokowi menyarankan masyarakat untuk meminta kepada calon presiden Prabowo Subianto agar program ini tetap berjalan. "Nanti, nanti kalau ketemu Pak Prabowo, disampaikan Pak, minta dilanjutkan bantuannya Pak," kata Jokowi saat menyerahkan bantuan pangan di Gudang Bulog.
Tahun 2024, bansos seperti BPNT dan PKH disalurkan secara bertahap melalui berbagai jalur distribusi. BPNT, misalnya, disalurkan melalui dua skema: bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Bagi yang menerima via bank Himbara, bantuan disalurkan setiap dua bulan sebesar Rp400.000, sedangkan untuk penerima melalui PT Pos, penyaluran dilakukan setiap tiga bulan dengan nominal Rp600.000.
Namun, penyaluran bansos kerap menimbulkan pertanyaan tentang transparansi. Beberapa pihak menilai kebijakan pemerintah untuk memperpanjang program bantuan ini sarat muatan politis, terutama menjelang Pemilihan Presiden 2024.
Beberapa laporan menyebutkan bahwa penyaluran bansos digunakan sebagai upaya untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.
Mahkamah Konstitusi (MK) pada April 2024 telah menolak dalil yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe dalam pemilihan dengan menggunakan bansos sebagai alat politik. Dalam keputusan tersebut, MK menyatakan bahwa penyaluran bansos merupakan respons terhadap situasi darurat ekonomi akibat inflasi pangan dan bukan bagian dari strategi politik.
Selain bansos pangan, Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu program bantuan penting di bidang pendidikan. Program ini bertujuan membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka.
Berdasarkan data dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, peserta PIP menerima bantuan uang tunai yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Misalnya, siswa SD menerima bantuan sebesar Rp450.000 per tahun, sementara siswa SMA menerima hingga Rp1.800.000 per tahun.
Namun, proses pencairan PIP tidak selalu mulus. Di beberapa daerah, keterlambatan pencairan menjadi keluhan umum, terutama di wilayah terpencil. Selain itu, banyak sekolah melaporkan bahwa data penerima PIP kerap tidak sinkron dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga beberapa siswa yang seharusnya menerima bantuan malah tidak terdaftar.
Penyaluran bansos, baik dalam bentuk pangan, uang tunai, maupun dukungan pendidikan, tetap menjadi salah satu program vital dalam menjaga stabilitas sosial di Indonesia.
Namun, tantangan terkait transparansi, ketepatan sasaran, dan keterlambatan pencairan masih menjadi masalah yang perlu segera diatasi. Pemerintah perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi agar bansos dapat disalurkan lebih merata dan tepat sasaran, serta terbebas dari muatan politis yang bisa merugikan masyarakat.
Di tahun 2024 ini, dengan berbagai tantangan ekonomi global yang terus meningkat, bansos tetap menjadi harapan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa program ini berlanjut dan terus ditingkatkan untuk menjaga ketahanan sosial ekonomi di seluruh negeri.