RUANGBOGOR - Kemiskinan ekstrem masih menjadi masalah serius di Kabupaten Malang. Berdasarkan data terbaru, terdapat sekitar 8.000 warga yang masih berada dalam kategori miskin ekstrem. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menyadari bahwa upaya pengentasan kemiskinan ini tidak bisa ditangani setengah hati. Oleh karena itu, Pemkab telah melakukan berbagai langkah strategis, salah satunya dengan memaksimalkan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Pusat.
Salah satu langkah konkret yang diambil Pemkab Malang adalah memfasilitasi pendamping PKH dengan bantuan sepeda motor. Pada tahun 2024, Pemkab mengalokasikan anggaran untuk 259 pendamping PKH, termasuk 33 orang koordinator kecamatan (korcam) dan tiga koordinator kabupaten (korkab). Sebanyak 36 koordinator ini akan mendapatkan bantuan berupa satu unit sepeda motor untuk menunjang mobilitas mereka.
Pengadaan motor ini menjadi solusi atas tantangan medan berat yang sering dihadapi oleh para pendamping PKH. Bantuan ini diberikan karena berkaitan dengan medan berat yang harus ditempuh untuk berkoordinasi dan berkomunikasi antar pendamping PKH. Setiap motor yang diberikan memiliki nilai sebesar Rp 20,8 juta, sehingga total anggaran yang dikeluarkan Pemkab untuk membeli motor mencapai Rp 748,8 juta.
Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan komunikasi dan kolaborasi antar pendamping dapat berjalan lebih lancar, sehingga mereka bisa lebih efektif dalam memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan bantuan.
Pada triwulan pertama 2024, jumlah penerima PKH di Kabupaten Malang tercatat mencapai 77.255 KPM, dengan total realisasi anggaran sebesar Rp 41,08 miliar. Pantjaningsih menjelaskan bahwa jumlah penerima PKH bisa berubah pada triwulan berikutnya, karena masyarakat dapat mengajukan diri untuk menjadi penerima bantuan selama memenuhi syarat yang ditentukan.
Setiap KPM mendapatkan jumlah bantuan yang berbeda, tergantung pada komponen yang mereka penuhi. Misalnya, anak sekolah dasar mendapatkan Rp 450 ribu, sementara anak sekolah menengah pertama menerima Rp 750 ribu, dan siswa sekolah menengah atas mendapatkan Rp 1 juta. Selain itu, ibu hamil juga berhak menerima bantuan sebesar Rp 1 juta.
Sebagai mitra utama dalam penyaluran PKH, PT Pos Indonesia berkomitmen penuh untuk memastikan bantuan sosial sampai kepada masyarakat yang berhak. Ari Praptomo, Executive Manager KC Purwodadi Grobogan, mengungkapkan bahwa PT Pos menggunakan tiga metode penyaluran, yakni melalui Balai Desa, Kantor Pos, dan door-to-door bagi KPM yang sakit atau tidak mampu datang langsung.
Pada tahun ini, penyaluran PKH di Purwodadi Grobogan mencapai realisasi sebesar 94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan PT Pos berjalan dengan baik, sehingga bantuan dapat disalurkan secara merata.
Meski berbagai upaya telah dilakukan, masih banyak tantangan yang dihadapi Pemkab Malang dalam menekan angka kemiskinan ekstrem. Akses ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau menjadi salah satu kendala utama. Namun, dengan adanya fasilitas tambahan seperti sepeda motor, serta peningkatan peran pendamping PKH, diharapkan proses penyaluran bantuan sosial bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Malang berharap, melalui program-program seperti PKH, angka kemiskinan ekstrem bisa berkurang secara signifikan. Pantjaningsih menambahkan, “Kami akan terus berupaya maksimal untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, agar kemiskinan bisa benar-benar diatasi.”