RUANGBOGOR – Pada hari ini, 20 Agustus 2024, Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH) menggelar rapat koordinasi untuk membahas pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baru bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan BPNT yang sebelumnya menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia. Rapat yang dilaksanakan melalui Zoom ini juga difokuskan pada persiapan monitoring dan evaluasi distribusi buku tabungan serta kartu KKS.

Peralihan dari Pos ke Kartu KKS
Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa bantuan sosial (Bansos) PKH dan BPNT yang sebelumnya disalurkan melalui PT Pos Indonesia akan dialihkan secara bertahap ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) khusus untuk Provinsi Aceh. Pihak bank penyalur bertanggung jawab atas pembukaan rekening kolektif (burkol) serta penyaluran buku tabungan dan kartu KKS kepada KPM.

Tugas Pendamping Sosial dalam Monitoring dan Evaluasi
Para pendamping sosial PKH akan berperan penting dalam proses monitoring dan evaluasi (monev) distribusi buku tabungan dan kartu KKS ini. Proses monev dilakukan menggunakan aplikasi Sigma, yang wajib diunduh oleh semua Sumber Daya Manusia (SDM) PKH. Aplikasi ini akan digunakan untuk mencatat dan melaporkan distribusi KKS secara akurat dan real-time.

Beberapa langkah penting yang harus dilakukan oleh pendamping sosial dalam proses monitoring ini antara lain:

Mengambil foto saat melakukan entry data menggunakan Sigma dengan posisi GPS aktif.
Menyusun KTP di sebelah kiri dan buku tabungan atau kartu KKS di sebelah kanan untuk pengambilan foto.
Mengambil foto KPM yang memegang KTP dengan tangan kanan dan buku tabungan atau kartu KKS dengan tangan kiri.
Proses pengambilan foto dapat dilakukan secara door to door ke rumah-rumah KPM atau melalui kegiatan pertemuan kelompok (P2K2). Detail juknis (petunjuk teknis) serta instruksi lainnya akan segera disampaikan setelah data diterima dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Proses Distribusi di Kabupaten Banyuwangi
Di Kabupaten Banyuwangi sendiri, proses burkol dan pembagian buku tabungan serta kartu KKS belum dilaksanakan. Setelah proses tersebut dilakukan oleh pihak bank penyalur, pendamping sosial akan mulai melakukan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Sigma. Monitoring ini akan memastikan bahwa setiap KPM menerima buku tabungan dan kartu KKS yang benar dan sesuai dengan data yang ada.

Kartu KKS Lama dan Penyaluran Bantuan
Bagi KPM yang masih menyimpan kartu KKS lama, disarankan untuk tetap menyimpannya dengan baik, karena kartu tersebut mungkin masih diperlukan di kemudian hari. Untuk penyaluran bantuan PKH dan BPNT periode Juli-Agustus-September 2024, prosesnya masih dalam tahap burkol dan distribusi buku tabungan serta kartu KKS. Distribusi ini dilakukan secara bertahap, sehingga waktu pelaksanaannya bisa berbeda-beda di setiap daerah, seperti di Aceh Utara, Bogor Barat, Sleman, dan Purbalingga.

Informasi Tambahan: Cairnya Bantuan untuk KPM
Pada hari yang sama, beberapa KPM melaporkan bahwa mereka telah menerima saldo bantuan sebesar Rp250.000 di dalam kartu KKS mereka. Bantuan tersebut adalah komponen PKH untuk jenjang pendidikan dari SMP ke SMA. Namun, saldo ini masih menggunakan nominal lama, yaitu Rp250.000, dan belum menyesuaikan dengan jenjang SMA yang seharusnya sebesar Rp333.333. Penyesuaian ini kemungkinan akan dilakukan pada penyaluran bantuan tahap berikutnya.

Rapat ini diakhiri dengan harapan agar proses migrasi penyaluran bantuan dari Pos ke kartu KKS berjalan lancar dan bantuan PKH serta BPNT dapat segera dicairkan kepada seluruh KPM tanpa hambatan berarti.