RUANGBOGOR - Calon Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pramono Anung, menyoroti permasalahan yang terjadi dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah, seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Lansia. Pramono berjanji, jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia akan melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem pendataan penerima bantuan tersebut.

Pramono menyebutkan bahwa masalah utama dari sengkarut penyaluran ketiga program bantuan ini adalah buruknya proses pendataan. “Permasalahan pendataan ini yang menjadi inti dari sengkarut penyaluran KJP, KJS, dan Kartu Lansia,” ujarnya dalam sebuah kesempatan blusukan di Jakarta Barat. Ia menegaskan pentingnya penanganan serius agar bantuan tersebut dapat tepat sasaran dan tidak terjadi ketidakadilan dalam distribusinya.

Saat bertemu dengan warga di berbagai wilayah Jakarta, Pramono mengaku sering mendengar keluhan tentang penyaluran KJP. Ia menyebutkan, misalnya, keluhan dari seorang ibu di Meruya Selatan yang tidak mendapatkan KJP karena rumahnya menggunakan listrik dengan kapasitas 1.300 watt.

Mendengar keluhan itu, Pramono langsung menanggapi dengan tegas, “Tidak ada aturan yang mengaitkan penyaluran KJP dengan penggunaan listrik rumah tangga. KJP itu ya KJP saja. Tetapi karena volume penerima diturunkan, jumlah penerima berkurang, sehingga dicarilah cara karena tidak semuanya bisa terima,” jelasnya.

Menurut data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pada tahun 2023, penerima KJP berkurang sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab utama dari penurunan ini adalah pengurangan anggaran serta adanya revisi kriteria penerima. Namun, perubahan tersebut memicu kontroversi karena beberapa warga yang seharusnya berhak, justru tidak mendapatkan bantuan.

Masalah KJS dan Kartu Lansia

Selain KJP, masalah dalam penyaluran Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Lansia juga kerap ditemui Pramono saat berkeliling menemui warga. Beberapa lansia mengeluhkan bahwa mereka tidak tercatat sebagai penerima Kartu Lansia, meski sudah berulang kali mengajukan permohonan. Di sisi lain, ada warga yang tidak mendapatkan KJS karena masalah administrasi yang belum jelas.

Kartu Lansia sendiri diperuntukkan bagi warga berusia di atas 60 tahun yang berada dalam kategori tidak mampu. Menurut data dari Dinas Sosial DKI Jakarta, pada tahun 2023 terdapat 500.000 penerima Kartu Lansia. Namun, beberapa laporan dari lapangan menunjukkan bahwa pendataan sering kali tidak akurat, menyebabkan banyak lansia yang layak tidak menerima manfaat tersebut.

Pramono mengungkapkan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara turun langsung memeriksa data penyaluran. “Jika diserahkan ke orang lain, laporannya pasti akan berbeda. Oleh karena itu, saya akan turun tangan langsung memeriksa data penyaluran KJP, KJS, dan Kartu Lansia,” ungkapnya.

Permasalahan ini, menurut Pramono, hanya dapat diselesaikan jika sistem pendataan penerima bantuan di Jakarta diperbaiki secara menyeluruh. Ia mengusulkan penggunaan teknologi yang lebih canggih serta verifikasi data yang lebih ketat untuk memastikan tidak ada penerima bantuan yang tertinggal. Selain itu, transparansi juga menjadi prioritas utama agar distribusi bantuan sosial lebih adil dan tepat sasaran.

"Kita harus serius menangani data-data yang ada agar bantuan sosial, seperti KJP, KJS, dan Kartu Lansia, benar-benar sampai ke warga yang berhak. Saya berjanji, jika terpilih, akan memperbaiki sistem ini dari dasar," tutur Pramono.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik, Pramono juga berjanji untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses verifikasi dan pemantauan penyaluran bantuan, termasuk masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, ia berharap adanya kontrol sosial yang lebih baik terhadap program bantuan pemerintah.

Di akhir pertemuan dengan warga di Meruya Selatan, Pramono menerima banyak aspirasi terkait penyaluran bantuan sosial. Banyak warga yang berharap perbaikan dalam pendataan KJP, KJS, dan Kartu Lansia dapat segera terealisasi. Mereka berharap bahwa dengan sistem yang lebih transparan, bantuan sosial dapat tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Jakarta.

"Saya berharap kalau Bapak Pramono terpilih, masalah ini benar-benar bisa diperbaiki. Karena banyak dari kami yang merasa kesulitan mengakses bantuan, padahal sudah sangat membutuhkan," kata salah satu warga yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut.

Dengan komitmen Pramono yang tegas dalam memperbaiki sistem bantuan sosial di Jakarta, banyak warga yang menyatakan harapannya untuk perubahan yang lebih baik di masa depan.