RUANGBOGOR.COM - Krisis politik di Korea Selatan kian memanas. Presiden Yoon Suk Yeol resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan penghasutan terkait deklarasi darurat militer yang diumumkan pada 3 Desember 2024.
Kepala Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Seoul, Park Se-hyun, mengonfirmasi hal ini pada Minggu, 8 Desember 2024. Dalam pernyataannya, Park mengatakan bahwa penyelidikan dilakukan secara prosedural berdasarkan pengaduan dan bukti yang ada.
“Sejumlah tuduhan telah diajukan, dan penyelidikan sedang dilakukan sesuai dengan proses yang berlaku,” ungkap Park sebagaimana dilaporkan oleh Yonhap. Kantor Kejaksaan Khusus juga menambahkan bahwa Presiden Yoon saat ini menghadapi tuduhan serius yang meliputi penghasutan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Penangkapan Mantan Menteri Pertahanan
Selain Presiden Yoon, Mantan Menteri Pertahanan Nasional Kim Yong Hyun juga telah ditangkap. Kim diduga bekerja sama dengan Presiden Yoon dalam mengatur pemberontakan melalui deklarasi darurat militer yang kini dinyatakan ilegal oleh pengadilan.
Hakim Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Nam Cheon Gyu, menyetujui surat perintah penangkapan terhadap Kim, dengan alasan risiko manipulasi bukti. Ini menjadi pengakuan pertama pengadilan atas ilegalitas tindakan tersebut.
Menurut Unit Investigasi Khusus Darurat Militer, Kim tidak bertindak sendiri. Jaksa menduga kuat bahwa Presiden Yoon adalah dalang utama, mengingat Kim hanya memiliki satu atasan langsung, yakni Presiden.
Meluasnya Penyidikan ke Pejabat Tinggi Lainnya
Tidak berhenti di situ, penyelidikan kini melibatkan sejumlah pejabat tinggi yang hadir dalam rapat Kabinet darurat pada malam deklarasi militer. Di antara mereka, Perdana Menteri Han Duck Soo dan Komisaris Jenderal Polisi Nasional Cho Ji Ho telah dipanggil sebagai saksi, dengan kemungkinan status tersangka jika mereka menolak bekerja sama.
Komisaris Cho Ji Ho bahkan menjadi kepala polisi pertama dalam sejarah Korea Selatan yang diselidiki dalam kasus semacam ini. Sementara itu, polisi memperingatkan akan meningkatkan penyelidikan, termasuk melakukan penggeledahan dan penyitaan jika para pejabat terkait tidak mematuhi panggilan. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran besar tentang stabilitas demokrasi di Korea Selatan.
Dengan investigasi yang terus berkembang, Presiden Yoon kini menghadapi tekanan besar untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, sementara penangkapan Kim Yong Hyun menjadi babak baru dalam krisis politik ini. Perkembangan lebih lanjut akan menentukan arah masa depan politik Korea Selatan di tengah kontroversi besar ini.***
