RUANGBOGOR - Pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap pertama tahun 2025 telah dimulai. Sejumlah penerima manfaat bahkan menemukan tambahan saldo di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka.

Sebelum pencairan dimulai, pemerintah melakukan validasi ulang data penerima manfaat untuk memastikan bantuan diberikan kepada pihak yang berhak. Validasi ini mencakup sinkronisasi data penerima dari akhir 2024 hingga awal 2025.

Hasilnya, beberapa keluarga yang sebelumnya hanya menerima BPNT kini terdaftar sebagai penerima PKH. Dengan demikian, mereka mendapatkan bantuan yang lebih besar. Sebagian penerima PKH juga memperoleh tambahan sembako senilai Rp400 ribu.

Pencairan bansos tahap pertama dilakukan melalui beberapa tahap penting, seperti penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang menjadi dasar legal pencairan dana. Setelah itu, sistem data penerima diperbarui melalui e-PKH atau aplikasi terkait, lalu bank penyalur menerima instruksi untuk menyalurkan dana ke rekening KKS penerima.

Bagi penerima yang mencairkan bantuan melalui PT Pos Indonesia, pencairan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Meski jarak waktu pencairannya lebih lama dibandingkan metode KKS, jumlah bantuan yang diterima tetap sama.

Perbedaan metode pencairan melalui KKS dan PT Pos menjadi perhatian. Pencairan melalui KKS dilakukan setiap dua bulan, memudahkan penerima untuk memantau saldo. Sementara itu, pencairan melalui PT Pos dilakukan setiap tiga bulan dan lebih cocok bagi penerima di daerah terpencil yang sulit mengakses layanan perbankan.

Salah satu bansos yang cair adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini ditujukan untuk keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki anak sekolah, ibu hamil, atau lansia. PKH dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin secara bertahap.

Selain PKH, Program Indonesia Pintar (PIP) juga cair di awal tahun 2025. Program ini memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Dana bantuan dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah dan membayar kebutuhan pendidikan lainnya.

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga akan cair bulan Januari 2025. Melalui kartu elektronik, penerima dapat membeli bahan pokok di e-warong. Program ini bertujuan memastikan masyarakat kurang mampu tetap memiliki akses terhadap pangan berkualitas.

Tidak hanya PKH dan BPNT, beberapa bansos tambahan juga akan cair pada Januari 2025. Pemerintah memperpanjang bantuan sosial berupa bantuan pangan beras hingga enam bulan pada tahun ini. Setiap bulannya, 160.000 ton beras akan disalurkan kepada penerima manfaat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengonfirmasi perpanjangan bansos beras ini dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Desember lalu. Sesuai rencana awal, bantuan beras akan dibagikan pada periode Januari-Februari 2025. Namun, untuk periode pembagian selanjutnya masih menunggu keputusan rapat terbatas berikutnya.

“Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) Januari-Februari sudah akan dibagikan oleh Bulog. Namun, sesuai keputusan rapat terbatas, periode bantuan ditambahkan empat bulan lagi, menjadi enam bulan. Untuk jadwal pembagian berikutnya masih menunggu keputusan rapat,” kata Zulkifli Hasan usai Rapat Terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).