RUANGBOGOR.COM - Jajaran Pemerintah Kota Bogor (Pemkot Bogor) didesak oleh DPRD Kota Bogor, Jawa Barat agar segera susun skenario pendanaan untuk operasional BisKita Trans Pakuan.
Hal ini ditutukan oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor M Rusli Prihatevy dalam keterangannya di Kota Bogor, Rabu 15 Januari 2025.
Dalam hal tersebut menyebutkan sejumlah persiapan yang harus dilakukan setelah Kementerian Perhubungan RI melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memutuskan tak lagi memperpanjang subsidi untuk operasional BisKita.
Seperti yang diketahui, BisKita sudah diumumkan berhenti operasi sejak awal tahun 2025 dan membuat masyarakat mulai mengeluh.
"Semua skenario, kajian teknokrat dan sistem pelayanan harus segera disiapkan. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan pernyataan dan kita harus bersiap," ungkap Rusli.
Rusli juga ingatkan kepada Dinas Perhubungan Kota Bogor agar saat susun kajian dan perencanaan harus mengacu ke berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.
Dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2023 terutama ayat (1) pasal 91, mengamanatkan Pemerintah Kota Bogor untuk memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.(*)
