RUANGBOGOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun dua jalan layang atau flyover dengan total anggaran Rp494,46 miliar. Dua flyover tersebut akan dibangun di Jalan Prof. Dr. Latumeten, Jakarta Barat, dan Jalan Bintaro Puspita Raya, Jakarta Selatan.
Pekerjaan konstruksi dua flyover ini telah tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Sirup LKPP) melalui alokasi anggaran Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
Dalam informasi yang tercantum di situs LKPP, anggaran pembangunan Flyover Latumeten mencapai Rp350,18 miliar. Rincian sumber dananya terdiri dari APBD 2025 sebesar Rp69,07 miliar dan APBD 2026 sebesar Rp281,11 miliar.
Sementara itu, pembangunan Flyover Bintaro Puspita akan menggunakan anggaran Rp144,27 miliar. Dana tersebut berasal dari APBD 2025 sebesar Rp42,99 miliar dan APBD 2026 sebesar Rp101,28 miliar.
Pemilihan penyedia jasa konstruksi untuk kedua flyover dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2024. Setelah penyedia ditetapkan, proyek akan dimulai dengan pelaksanaan kontrak pada Agustus 2025 dan diperkirakan rampung pada Oktober 2026. Pemanfaatan flyover ditargetkan pada Desember 2026.
Metode pemilihan pengadaan proyek ini dilakukan melalui sistem tender. Namun, Pemprov Jakarta tidak mengizinkan pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) untuk ikut serta dalam proses tender konstruksi flyover ini.
Alasan utama UMKM tidak diperbolehkan mengikuti tender adalah karena nilai paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya melebihi Rp15 miliar. Sesuai aturan yang berlaku, pengadaan dengan nilai sebesar itu tidak ditujukan bagi skala usaha kecil.
Uraian serta spesifikasi pekerjaan pembangunan Flyover Latumeten dan Flyover Bintaro Puspita mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disusun oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Pembangunan flyover ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan serta meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.
Dengan adanya dua flyover baru ini, diharapkan distribusi kendaraan menjadi lebih lancar, khususnya di titik-titik rawan kepadatan lalu lintas. Pemprov Jakarta berkomitmen menyelesaikan proyek ini tepat waktu agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
