RUANGBOGOR.COM – Setelah melaksanakan apel rutin di Plaza Balai Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, langsung melakukan inspeksi ke beberapa titik di jalan protokol Kota Bogor pada Senin (24/2/2025).
Inspeksi tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penataan baliho, reklame, dan pengelolaan sampah. Beberapa lokasi yang dikunjungi dalam peninjauan tersebut antara lain seputaran SSA, Terminal Baranangsiang, Pasar Bogor, dan Jalan Ir. H. Juanda.
Jenal Mutaqin menjelaskan bahwa fokus pertama dalam peninjauan adalah mengenai kabel yang melintang di jalan dari sisi kiri ke kanan. Diketahui bahwa sebagian kabel tersebut milik provider, sementara sebagian lainnya adalah milik Pemerintah Kota Bogor. "Kami instruksikan dinas terkait untuk segera berkomunikasi dengan provider," ujarnya.
Terkait penataan kabel, Jenal berharap agar proses penataan selesai sebelum Lebaran dengan menggunakan metode penanaman kabel ke dalam tanah. "Harapannya, ini dapat selesai secepatnya, bahkan sebelum Lebaran," tambahnya.
Selain itu, reklame atau billboard yang izinnya telah habis, rusak, atau tidak terawat juga menjadi perhatian dalam inspeksi ini. Salah satunya adalah reklame yang berada di sekitar area Baranangsiang yang telah menyatu dengan taman, dan kondisinya membutuhkan penataan ulang. Menurut Jenal, masalah ini disebabkan oleh pengelolaan yang dilakukan oleh pihak swasta.
Jenal Mutaqin juga menegaskan bahwa seluruh lokasi yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) harus dievaluasi. "Kota Bogor kini menjadi wajah Indonesia, terutama ketika tamu negara berkunjung ke sini," ujarnya.
Lebih lanjut, Pemkot Bogor juga akan memberlakukan moratorium terhadap reklame-reklame yang tidak memenuhi standar, termasuk reklame milik pemerintah. "Kedepannya, kita akan melakukan penyesuaian untuk menjadikan Kota Bogor lebih tertata, rapi, dan nyaman, sesuai harapan. Kota Bogor harus siap menyambut tamu negara dengan citra yang baik," kata Jenal.
Pemerintah pusat juga mengimbau agar setiap instansi vertikal di sekitar SSA berkontribusi dalam penataan, seperti dengan memasang tiang bendera atau memperbaiki tampilan visual lainnya. "Kami akan mengundang mereka secara resmi. Ini seharusnya menjadi contoh bagi pihak swasta atau instansi vertikal lainnya untuk mengikuti langkah yang sama," tutup Jenal.
