RUANGBOGOR -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memutuskan untuk tidak membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2024. Sebagai gantinya, mereka membuka peluang besar bagi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam jumlah yang signifikan.
Langkah ini diambil seiring dengan upaya penuntasan masalah tenaga honorer yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ketua Honorer Banten, Taufik Hidayat, menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak membuka formasi CPNS bukan tanpa alasan yang kuat.
"Pemprov Banten sedang fokus untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer, sehingga tidak membuka pendaftaran CPNS tahun ini," kata Taufik pada Minggu, 25 Agustus 2024.
Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdi agar bisa diangkat menjadi PPPK.
Taufik menambahkan, tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki peluang besar untuk diangkat menjadi PPPK. Pemerintah Banten telah membuka sebanyak 11.737 formasi PPPK yang khusus diperuntukkan bagi tenaga honorer.
"Sesuai informasi yang kami terima, ada 11.737 formasi PPPK yang akan diisi oleh tenaga honorer di Pemprov Banten," jelasnya.
Hal ini, lanjut Taufik, sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Proses pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK ini masih menunggu regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan regulasi yang segera disahkan, ribuan tenaga honorer di Banten diharapkan bisa segera mendapatkan status sebagai PPPK.
"Kami tinggal menunggu regulasi turunan dari UU ASN untuk melanjutkan proses ini," tambah Taufik.
Langkah ini disambut positif oleh berbagai pihak, terutama para tenaga honorer yang sudah lama menantikan kepastian status kepegawaian mereka. Dengan formasi PPPK yang besar, tenaga honorer diharapkan bisa mendapatkan hak yang lebih baik, serta peningkatan kesejahteraan yang signifikan setelah diangkat sebagai PPPK.
Keputusan Pemprov Banten untuk fokus pada tenaga honorer ini juga diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi oleh honorer, termasuk ketidakpastian status dan kesejahteraan.
